Sekda Kutim Klarifikasi Isu Pengurangan Anggaran Pokir DPRD
SANGATTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Rizali Hadi, memberikan klarifikasi terkait isu pengurangan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dikaitkan dengan alokasi anggaran proyek multiyears (tahun jamak). Dalam pernyataannya, Rizali Hadi menegaskan bahwa alokasi anggaran proyek multiyears tidak mempengaruhi program Pokir DPRD.
“Pokir masih ada, kita hanya bicara program, bukan angka untuk siapa. Semua telah melewati paripurna dan pembahasan panjang dengan DPRD,” jelas Rizali Hadi kepada sejumlah awak media belum lama ini.
Rizali Hadi menjelaskan bahwa proyek-proyek multiyears yang telah disetujui masih dalam tahap pelaksanaan, dan pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan proyek. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp270 miliar dalam anggaran perubahan tahun ini untuk keberlanjutan proyek-proyek tersebut. “Pembayaran dilakukan sesuai pencapaian fisik, sehingga prosesnya lebih terkontrol dan akuntabel,” tambahnya.
Sebelumnya, beberapa anggota DPRD mempertanyakan alokasi anggaran proyek multiyears yang dikabarkan mengurangi dana Pokir. Namun, Rizali Hadi memastikan bahwa proyek-proyek tersebut disetujui berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan usulan masyarakat.
Pemkab Kutim berharap proyek-proyek multiyears selesai tepat waktu dan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan. Beberapa proyek difokuskan pada peningkatan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan mobilitas masyarakat. Dengan pendekatan pembayaran berdasarkan progres, Pemkab Kutim memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan selaras dengan hasil di lapangan, demi transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek multiyears.(Adv)
