Jimmy Minta Agar Rencana Pembangunan Bandara Oleh PT Indexim Bisa Dirasakan Manfaatnya Bagi Masyarakat
Etensi.com, Sangatta- Anggota DPRD Kutim Jimmy meminta, agar pembangunan bandara yang di rencanakan akan di laksanakan oleh pihak swasta dalam hal ini PT Indexim Coalindo di desa Maloy mampu memberikan akses manfaat bagi masyarakat.
Hal itu di ungkapkan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat Haering atau dengar pendapat dengan pemerintah dan pihak PT Indexim di ruang Haering kantor sekertariat DPRD Kutim pada Kamis (04/05/2023) siang.
“Saya ingin pembangunan bandara ini bisa saling menguntungkan dan bisa di rasakan manfaatnya, baik oleh perusahaan maupun masyarakat, “ ujarnya.
Selain itu, dirinya merasa heran, saat pihak swasta mengurus izin untuk pembangunan terkesan mudah, namun berbanding terbalik saat pemerintah ingin membangun, banyak permaslahan dan terkesan dipersulit.
“Kita ingin bisa saling bersinergi, kalau swasta bisa, pemerintah pun juga sama, supaya masyarakat juga bisa menikmati,” imbuhnya.
Politisi yang saat ini duduk di komisi C bidang Pembangunan ini berharap, penyelesaian permasalahan pembangunan bandara bisa segera teratasi, agar tidak menimbulkan perdebatan dan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Dan yang paling penting, saya ingin sumber daya alam ini mampu meberikan manfaat bagi masyarakat, jangan sampai batu baranya di keruk, tapi masyarakat hanya menonton, ini yang kita tidak inginkan,” pungkasnya. (Tj/Adv-DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
