David Rante Intrupsi Disela-sela Paripurna Ke-11
Etensi.com, Sangatta – Dalam rapat paripurna Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran (TA) 2022 yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni diruang sidang utama, Jumat (16/6/2023). Salah seorang anggota DPRD melakukan instruksi yakni Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), David Rante.
David Rante mengatakan sehubungan dalam percepatan pembahasan Raperda, ia meminta kepada Seskab Kutim saat pembahasan nanti semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama.
“Sehingga dalam pembahasan kita tak terkendala beberapa hal yang biasanya terjadi,” pintanya.
Kemudian, mengingatkan jadwal yang sangat mepet dan juga sesuai dengan Permendagri disampaikan bahwa pembahasan Raperda pertanggungjawaban ini adalah paling lambat akhir Juni.
“Jadi dalam waktu dua Minggu ini, kita gunakan untuk penyelesaian Raperda ini,” ucap Politisi Gerindra.
Untuk itu, kehadiran OPD terkait dengan membahan-bahan yang diperlukan oleh DPRD. Agar penyelesaian Raperda ini bisa dilakukan Secara maksimal.
“Mudah-mudahan bisa tepat waktu sesuai jadwal dengan pedoman aturan yang ada,”katanya
Terpisah, Seskab Rizali Hadi mengatakan sepakat untuk bekerjasama untuk menghadirkan OPD terkait dalam pembahasan Raperda itu supaya penyempurnaan laporan bisa diselesaikan.
“Kita akan lakukan percepatannya, karena kita juga didesak oleh waktu diharapkan diakhir Juni ini,” tegasnya.
Pembahasan sudah harus dilaksanakan dengan menghadirkan OPD terkait tentunya. Agar pembahasan di pansus bisa cepat karena berkaitan dengan data yang ada dari OPD tersebut.
“Jadi waktu ini jangan sampai molor juga. Apalagi gara-gara ketidakhadiran OPD yang seharusnya memberikan data kepada rapat pansus. Untuk penyempurnaan laporan,”tutupnya. (Etens3/Adv)
