Optimalkan Manfaat Bagi Masyarakat Luas, Pemkab Kutim Perkuat Koordinasi Program CSR dan PPM
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat koordinasi pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bersama perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Langkah ini ditempuh agar kontribusi dunia usaha dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, terutama di wilayah yang masih membutuhkan dukungan pembangunan.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa keberadaan perusahaan besar di Kutai Timur harus memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, penyaluran dana CSR maupun PPM perlu dipetakan dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“CSR saya inginkan atau PPM, program pemberdayaan masyarakat, nantinya kita harapkan bisa bersinergi dengan pemerintah,” ujar Mahyunadi saat diwawancarai baru-baru ini.
Menurut Mahyunadi, pemetaan program sangat krusial agar bantuan dari pihak swasta tidak hanya menumpuk di satu lokasi tertentu. Melalui koordinasi yang baik, wilayah-wilayah lain yang belum terjangkau anggaran pemerintah daerah dapat ikut merasakan manfaat dari kehadiran investasi di daerahnya.
Meski demikian, Pemkab Kutim mengakui masih menghadapi kendala dalam memetakan kontribusi perusahaan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan belum tersedianya laporan yang lengkap dan terbuka dari pihak perusahaan terkait besaran dana CSR, titik lokasi penyaluran, hingga data masyarakat penerima manfaat.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi. Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, sinkronisasi data juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pengulangan program di lokasi yang sama.
“Kita harapkan ke depan betul-betul bisa bersinergi dengan program-program Pemkab Kutai Timur supaya bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program-program yang dikeluarkan melalui APBD,” tegasnya.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha ini, Pemkab Kutim optimistis percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kutai Timur dapat terwujud secara lebih optimal.(Adv)
