Pendapatan Kutim Diproyeksi Naik Rp644 Miliar, Ardiansyah Sampaikan Perubahan APBD 2026

Perbesar

ETENSI.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memproyeksikan pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp6,408 triliun. Angka itu meningkat Rp644,36 miliar dibandingkan anggaran awal sebesar Rp5,763 triliun.

Proyeksi tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Jumat (18/9/2026).

Ardiansyah menjelaskan, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan dan belanja daerah.

APBD Perubahan Kutim 2026 Dikebut, Pemkab Harap Tambahan Anggaran September

12 menit

“Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ini telah memperhatikan target kinerja pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, perkembangan pendapatan dan belanja, serta hasil evaluasi pelaksanaan anggaran,” kata Ardiansyah.

Dalam proyeksi perubahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp478,53 miliar. Kemudian pendapatan transfer sebesar Rp5,888 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp41,17 miliar.

Di sisi belanja, pemerintah memproyeksikan anggaran sebesar Rp6,427 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja operasi Rp3,460 triliun dan belanja modal Rp2,151 triliun.

Empat Indikator Jadi Ukuran Kinerja Pendidikan Kutim

7 jam

Ardiansyah mengatakan penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran hingga semester pertama, kesiapan kegiatan serta kebutuhan penyelesaian program sampai akhir tahun.

“Perubahan PPAS tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan anggaran, tetapi juga memastikan agar anggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki prioritas, urgensi, kesiapan, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas bersama DPRD Kutim sebelum menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026. Pemerintah berharap pembahasan berjalan lancar, transparan, dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat. (Adv/Kominfo)