Data ATS Kutim Turun, Lebih dari 3.000 Anak Ternyata Masih Bersekolah
ETENSI.COM – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membenahi data Anak Tidak Sekolah (ATS) mulai menunjukkan hasil. Dari data awal yang mencatat sekitar 13.000 anak, hasil verifikasi dan validasi di lapangan menemukan lebih dari 3.000 anak ternyata masih berstatus sebagai pelajar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim Mulyono mengatakan, angka ATS yang sebelumnya dirilis pada Maret 2025 memang cukup tinggi. Namun, pemerintah tidak langsung menjadikan angka tersebut sebagai gambaran akhir sebelum dilakukan pengecekan langsung di lapangan.
Verifikasi dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat hingga tingkat desa. Hasil pengecekan kemudian menunjukkan adanya perbedaan cukup signifikan antara data awal dengan kondisi sebenarnya.
“Sejak Maret 2025 kemarin dirilis angkanya itu Kutim cukup tinggi, sekiat 13.000 anak. Setelah kita lakukan verifikasi dan validasi ke lapangan dengan melibatkan PKK desa, kemudian RT, diperoleh data lebih dari 3.000 ternyata anak itu sekolah,” ujar Mulyono.
Dengan temuan tersebut, data ATS Kutim kemudian diperbaiki. Jumlah yang sebelumnya berada di kisaran 13.000 anak kini menjadi sekitar 10.000 anak.
Mulyono menilai proses verifikasi menjadi bagian penting dalam penanganan ATS karena kebijakan pendidikan harus dibangun berdasarkan data yang benar. Kesalahan pencatatan dapat membuat sasaran program tidak tepat, termasuk ketika pemerintah hendak menentukan anak yang benar-benar membutuhkan intervensi.
“Sudah diperbaiki datanya, sekarang tinggal 10.000,” jelasnya.
Pembenahan tersebut tidak berarti persoalan ATS di Kutim telah selesai. Pemerintah masih melakukan pemutakhiran data untuk memastikan angka yang tercatat benar-benar menggambarkan kondisi anak di lapangan.
Bagi Disdikbud Kutim, validitas data menjadi pijakan awal sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya. Dengan data yang semakin akurat, upaya pemerintah untuk memberikan kembali akses pendidikan kepada anak-anak yang benar-benar tidak bersekolah diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. (Adv/Kominfo)
