Hadapi Keterbatasan Anggaran 2026, Kadis DP3A Kutim Tekankan Pentingnya Ketepatan Sasaran dalam Perencanaan OPD
Kutai Timur – Tahun anggaran 2026 diprediksi akan menjadi periode yang penuh tantangan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutai Timur.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Idham Cholid, dalam Forum Group Discussion (FGD) Anggaran Responsif Gender di Hotel Royal Victoria. Ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran perlu disikapi dengan perencanaan yang lebih cermat, adil, dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Idham menilai bahwa kondisi fiskal tahun depan diproyeksikan cukup ketat sehingga OPD harus lebih selektif dalam menentukan prioritas.
Menurutnya, besar kecilnya anggaran bukan menjadi persoalan utama, tetapi bagaimana anggaran tersebut dialokasikan secara benar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang penting itu bukan berapa besar anggarannya, tetapi seberapa adil dan tepat sasaran penggunaannya,” tegasnya.
Idham menyoroti bahwa sejumlah data daerah menunjukkan ketimpangan gender dan tingkat kesejahteraan yang masih belum merata.
Oleh karena itu, penganggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan kurang mampu, penyandang disabilitas, hingga anak-anak dari keluarga miskin. Ia juga menekankan bahwa kesalahan dalam analisis dan penentuan sasaran program dapat membuat anggaran besar sekalipun tidak menghasilkan dampak yang signifikan.
“Kalau datanya tidak tepat, prioritasnya pun akan salah,” ujarnya.
Ia meminta bagian perencanaan tiap OPD untuk benar-benar memahami prinsip anggaran responsif gender, sehingga penentuan peserta kegiatan, sasaran program, maupun alokasi belanja tidak lagi bias atau berulang pada kelompok yang sama.
Dengan anggaran 2026 yang diprediksi semakin terbatas, Idham mengingatkan bahwa setiap keputusan belanja harus dipastikan memberi manfaat bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Melalui pesan ini, DP3A berharap seluruh OPD memperkuat akurasi data, ketepatan analisis, dan keberpihakan program agar pembangunan Kutim dapat berjalan lebih adil, efisien, serta berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.ADV
