Optimalisasi Satpol PP Kutai Timur: Upaya Memperkuat Penegakan Peraturan Daerah
SANGATTA, ETENSI.COM – DPRD Kutai Timur melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, mengungkap sejumlah kendala struktural yang menghambat efektivitas lembaga penegak Peraturan Daerah.
Potret kelembagaan Satpol PP Kutai Timur saat ini menghadapi tantangan serius. Yan, Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, mengungkapkan kondisi yang memprihatinkan di mana dari 18 kecamatan yang ada, hanya satu kecamatan memiliki personel aktif. Kondisi ini secara signifikan berdampak pada kualitas pelayanan ketertiban dan keamanan masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan struktural tersebut, DPRD Kutai Timur tengah menginisiasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk penguatan kelembagaan Satpol PP secara menyeluruh.
“Kami memasukkan klausul khusus tentang penambahan personel dan peningkatan anggaran operasional. Ini sejalan dengan rencana perluasan kewenangan Satpol PP,” jelas Yan. Pendekatan komprehensif ini mencakup tiga aspek kunci: pengembangan sumber daya manusia, penguatan alokasi anggaran, dan perbaikan sistem kerja.
Tantangan yang dihadapi memang tidak ringan. Namun, DPRD tetap optimistis bahwa transformasi kelembagaan dapat dilakukan secara bertahap. “Perubahan memang tidak bisa instan, tapi kita harus mulai dari sekarang. Penguatan Satpol PP adalah investasi untuk ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kutai Timur,” tegasnya.
Dengan disahkannya Perda ini, diharapkan Satpol PP dapat bertransformasi menjadi lembaga yang lebih profesional, responsif, dan efektif dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah. Langkah ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan komitmen nyata untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kutai Timur.
Masyarakat diharapkan dapat mendukung dan mengawal proses reformasi kelembagaan ini, mengingat Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan. (Pant/ADV-DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
