DPRD Kutai Timur Gelar Rapat Koordinasi Komprehensif Pembenahan Infrastruktur
SANGATTA, ETENSI.COM – Komisi A DPRD Kutai Timur berencana menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk merumuskan strategi pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dengan fokus utama pada kawasan Kutai Timur Utara.
Merespons aspirasi masyarakat, Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur, Eddy Markus Palinggi, menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam pembangunan infrastruktur daerah. “Penataan infrastruktur Kutai Timur memerlukan sinergi antar instansi untuk merumuskan solusi konkret,” ungkapnya di Kantor DPRD Kutai Timur.
Rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung dalam dua hari ke depan akan menghadirkan perwakilan dinas terkait bidang infrastruktur dan pelayanan publik. Agenda utama mencakup evaluasi kondisi existing dan perencanaan strategis pengembangan fasilitas umum.
Eddy menekankan bahwa aspirasi warga, khususnya di daerah pemilihan satu, menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan. “Kita berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang mendukung produktivitas dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Legislator berpengalaman ini mendorong pendekatan holistik dalam pembangunan kota. Menurutnya, penataan infrastruktur tidak sekadar memperhatikan aspek fungsional, melainkan juga estetika dan keberlanjutan lingkungan.
Dukungan senada disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur, Muhammad Ali. “Kami sepakat, infrastruktur dasar merupakan modal utama bagi masyarakat dan pokok utama bagi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan rencana pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup warga Kutai Timur. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama mewujudkan visi pembangunan daerah yang komprehensif dan bermakna.(Pant/ADV-DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
