Cegah Kelelahan Mental ASN, Dinkes Kutim Gelar Orientasi Penanganan Krisis Psikologis

SANGATTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membekali 30 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan keterampilan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) guna menjaga kualitas pelayanan publik dan mencegah penurunan produktivitas kerja aparatur sipil negara (ASN). Langkah antisipatif yang dikemas melalui kegiatan sosialisasi dan orientasi di Hotel Royal Victoria, Sangatta, pada Selasa (11/11/2026) ini bertujuan mencetak agen penghubung yang mampu mengenali serta menangani gejala awal tekanan mental di lingkungan kerja pemerintahan.

Kepala Dinkes Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menegaskan bahwa stabilitas kondisi mental aparatur memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan roda organisasi pemerintahan. Tingginya tuntutan target kinerja, beban birokrasi, hingga dinamika pelayanan masyarakat berisiko memicu stres berkepanjangan, kecemasan, gangguan emosi, maupun kelelahan mental apabila tidak dikelola sejak dini.

“ASN yang sehat secara fisik dan mental akan lebih mudah diajak berkomunikasi, mampu bekerja sama, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Karena itu, kesehatan mental juga menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yuwana memaparkan bahwa indikator kesehatan seseorang tidak dapat diukur semata-mata dari kebugaran jasmani, melainkan harus mencakup keselarasan antara fisik, psikologis, dan kondisi lingkungan sekitar. Mengingat gejala gangguan psikologis kerap tidak kasatmata, kepekaan rekan kerja di tiap instansi sangat dibutuhkan untuk mendeteksi perubahan perilaku pegawai—seperti kecenderungan menarik diri dari pergaulan, kendala mengatur emosi, hingga merosotnya performa kerja harian.

Dalam pelatihan tersebut, para peserta diperkenalkan dengan metode Psychological First Aid (PFA) sebagai panduan penanganan darurat bagi individu yang tengah mengalami krisis psikologis. Pendekatan PFA ini melatih aparatur untuk mengidentifikasi kebutuhan rekan yang terdampak, menjadi pendengar yang empatik tanpa menghakimi, memberikan dukungan awal yang tepat, serta memahami batas kewenangan kapan harus merujuk pegawai bersangkutan ke layanan tenaga profesional.

Untuk memperdalam penguasaan materi secara teknis dan medis, Dinkes Kutim menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Fuffahanna dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kutim serta dr. Andi Zulkifli dari RSUD Kudungga. Keduanya membedah materi seputar identifikasi krisis psikologis, praktik penerapan PFA, hingga arah kebijakan pemerintah daerah dalam menangani Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat.

Selain menerima pemaparan teori, ke-30 utusan OPD tersebut juga dilibatkan secara aktif dalam simulasi penanganan, bedah studi kasus, tanya jawab, serta diskusi kelompok. Di akhir kegiatan, seluruh peserta diwajibkan menyusun rencana tindak lanjut agar ilmu yang diserap dapat langsung diimplementasikan di instansi masing-masing.

Melalui integrasi kepedulian kesehatan mental ke dalam tata kelola dan budaya kerja birokrasi, Pemkab Kutim berharap tercipta iklim komunikasi yang lebih terbuka dan suportif antarpegawai. Upaya kolektif lintas sektor ini sekaligus diharapkan mampu mengikis stigma negatif terhadap aparatur yang sedang membutuhkan pendampingan masalah kejiwaan.(Adv)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *