Tak Ada Pengurangan, Insentif Guru Honorer Kutim Tetap Disalurkan Berdasarkan Tujuh Zona

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memastikan besaran insentif bagi tenaga honorer tetap dipertahankan tanpa pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut tetap berjalan meski saat ini terdapat penyesuaian anggaran belanja pegawai yang berdampak pada komponen tertentu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa penyaluran insentif bagi tenaga honorer tetap mengacu pada nominal yang telah berlaku dengan pembagian berdasarkan tujuh zona penempatan.

Dalam skema tersebut, wilayah Sangatta Utara tercatat sebagai zona dengan besaran insentif terendah, yakni Rp 1.275.000. Sebaliknya, Kecamatan Sandaran sebagai salah satu wilayah terjauh memperoleh nominal tertinggi hingga mencapai Rp 2.700.000.

“Kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis Kutai Timur yang memiliki wilayah tugas dengan tingkat keterjangkauan berbeda-beda. Untuk memberikan perlakuan yang proporsional, pemberian insentif dibagi berdasarkan tujuh zona penempatan. Skema zonasi ini menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperhitungkan perbedaan lokasi penugasan, terutama bagi tenaga pendidik yang bertugas jauh dari pusat perkotaan,” paparnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026) lalu.

Menurut Mulyono, skema zonasi sangat penting untuk menjaga pemerataan perhatian pemerintah terhadap para pendidik. Tantangan di lapangan tidaklah seragam, sehingga guru yang mengabdi di wilayah dengan akses lebih sulit memerlukan dukungan kebijakan yang mempertimbangkan jarak dan kondisi geografis.

Selain tenaga honorer, seluruh guru tetap memperoleh hak berupa gaji serta insentif sesuai ketentuan yang berlaku. Mulyono menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang lebih cermat tidak mengurangi perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pendidik.

“Selama ini penghasilan yang diterima para guru tergolong cukup baik. Meskipun sebelumnya nominal pendapatan yang diterima relatif lebih besar, adanya penyesuaian terhadap belanja pegawai membuat pemerintah daerah harus mengelola kemampuan anggaran secara lebih cermat. Namun, kondisi tersebut tidak menghilangkan perhatian terhadap pemenuhan hak para pendidik,” sebutnya.

Melalui langkah ini, Disdikbud Kutim berupaya memastikan keterbatasan fiskal tidak menurunkan perhatian kepada guru, baik dari sisi penghasilan maupun kebahagiaan dalam menjalankan profesi demi menjaga kualitas pendidikan. (Adv)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *