Kutim Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Akui Ruang Gerak Pengangkatan Terbatas Regulasi

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tidak dapat serta-merta melakukan pengangkatan tenaga pendidik secara mandiri meski saat ini masih kekurangan sekitar 600 guru. Pengadaan dan pengangkatan guru wajib mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku, sehingga ruang gerak daerah memiliki batasan tersendiri.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa angka kekurangan sekitar 600 orang tersebut merupakan akumulasi kebutuhan guru kelas hingga guru mata pelajaran. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026) lalu.

“Persoalan yang dihadapi bukan semata-mata berkaitan dengan penempatan atau persebaran tenaga pengajar, melainkan juga keterbatasan jumlah guru yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan,” tegasnya.

Menurut Mulyono, keterbatasan sumber daya manusia ini menuntut perhatian serius, terlebih karakteristik geografis Kutim mencakup wilayah pedalaman dan pesisir dengan akses yang beragam. Pemerataan distribusi guru harus berjalan seiring dengan pemenuhan jumlah pengajar.

“Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan proses belajar mengajar. Sebab, keberadaan guru bukan sekadar memenuhi komposisi tenaga kerja di sekolah, melainkan menjadi salah satu fondasi utama dalam menentukan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi peserta didik,” paparnya.

Di samping persoalan tenaga pendidik, Disdikbud Kutim turut memberi perhatian pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Pembangunan serta perbaikan fasilitas, termasuk penambahan ruang kelas baru (RKB) dan utilitas penunjang, terus dijalankan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kapasitas keuangan daerah.

Mulyono menekankan bahwa pemerataan fasilitas tidak boleh hanya terpusat di perkotaan, melainkan juga menjangkau sekolah di pedalaman dan pesisir. Ia berharap kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masa mendatang semakin membaik agar pemenuhan fasilitas pendidikan yang belum tertangani dapat dimaksimalkan. (Adv)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *