Perkuat Validitas Data Warga, 85 Aparatur Desa dan RT Sangatta Utara Ikuti Bimtek Digitalisasi Mutasi Kependudukan

JAKARTA – Sebanyak 85 peserta yang terdiri dari aparatur desa, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta ketua Rukun Tetangga (RT) se-Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas terkait digitalisasi pemantauan data mutasi kependudukan. Pelatihan yang digelar di Hotel Lumire, Jakarta, selama lima hari pada 9–13 November 2026 ini bertujuan mempercepat pembaruan data warga secara akurat guna mendukung ketepatan sasaran pembangunan dan pelayanan publik.

Agenda peningkatan kapasitas dengan tema Digitalisasi Pemantauan Data Mutasi Kependudukan Desa Sangatta Utara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim, Jumeah, didampingi Camat Sangatta Utara, Hasdiah, pada Selasa (10/11/2026). Transformasi sistem pencatatan ke arah digital ini dipandang krusial agar setiap dinamika kependudukan di tingkat akar rumput dapat terintegrasi secara tertib dan berkesinambungan ke dalam basis data pemerintah desa.

Salah satu peserta kegiatan, Heriansyah, yang menjabat sebagai Ketua RT 13 Dusun IV Singa Karta, Desa Sangatta Utara, mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan memangkas kendala dalam proses penghimpunan, pelaporan, hingga pemantauan mobilitas warga. Pria yang juga berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim ini menilai bahwa pengurus RT memegang peranan vital sebagai ujung tombak pendataan di lapangan.

“Kami ingin data warga selalu diperbarui. Dengan begitu, pemerintah desa bisa mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya dan memberikan pelayanan maupun program yang lebih tepat sasaran,” ujar Heriansyah.

Lebih lanjut, Heriansyah menekankan bahwa mutasi penduduk yang meliputi peristiwa kelahiran, kematian, kepindahan, maupun kedatangan warga baru wajib dicatat secara berkala oleh pengurus lingkungan. Keterlambatan atau kelalaian dalam memperbarui status kependudukan berpotensi membuat pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data usang yang tidak lagi mencerminkan realitas di masyarakat.

Validitas data kependudukan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap berbagai sektor krusial, mulai dari kelancaran pengurusan dokumen administrasi warga, pemetaan kebutuhan lingkungan, perencanaan pembangunan desa, hingga ketepatan distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, forum ini tidak hanya difokuskan pada keterampilan mengoperasikan sistem digital, tetapi juga untuk menyamakan persepsi dan memperkuat alur koordinasi antara ketua RT, pengurus LPM, dan perangkat pemerintah desa.

Melalui sinergi lintas kelembagaan desa tersebut, laporan mutasi warga yang dihimpun dari tiap RT diharapkan tidak sekadar menjadi tumpukan arsip administratif, melainkan menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan publik. Usai mengikuti rangkaian pembekalan ini, seluruh aparatur Desa Sangatta Utara dan ketua RT dituntut untuk konsisten mengimplementasikan budaya kerja digital di wilayah masing-masing demi mewujudkan tata kelola kependudukan yang mutakhir dan responsif.(Adv)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *