Pangkas Ketergantungan Stok Beras dari Samarinda, Pemkab Kutim Kebut Sertifikasi Lahan Gudang Bulog 3.500 Ton

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tengah memprioritaskan penyamaan data ukur lahan seluas 4,7 hektare guna mempercepat realisasi pembangunan gudang Bulog berkapasitas 3.500 ton di wilayah tersebut. Kehadiran infrastruktur pascapanen ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memangkas rantai distribusi pangan yang selama ini masih bergantung pada pasokan gudang Bulog di Samarinda.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, mengungkapkan bahwa secara prinsip tahapan administrasi hibah aset daerah tersebut telah berjalan dan mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun, proses penerbitan sertifikat masih tertahan akibat adanya selisih data hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Proses hibah lahannya sudah kita lakukan. Sekarang tinggal menyelesaikan perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan BPN. Kita ingin data di lapangan benar-benar sama supaya proses sertifikasinya bisa dilanjutkan,” jelas Noviari saat diwawancarai usai mengikuti rapat koordinasi secara daring dari ruang kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Rabu (11/11/2026).

Noviari menjelaskan bahwa dari total 4,7 hektare lahan yang diajukan untuk disertifikasi, Pemkab Kutim akan melakukan pemisahan bidang (pemecahan sertifikat) seluas kurang lebih 3 hektare khusus untuk lokasi berdirinya fasilitas Bulog. Sinkronisasi batas dan luasan tanah antara Dinas Pertanahan dan BPN kini diintensifkan agar syarat mutlak pelepasan aset tersebut segera rampung dan proyek dapat beralih ke tahapan konstruksi.

Fasilitas logistik yang akan dibangun nantinya tidak sekadar berfungsi sebagai gudang penyimpanan beras, melainkan turut dilengkapi dengan mesin pengering (dryer) untuk menunjang pengelolaan hasil pertanian lokal. Dengan daya tampung mencapai 3.500 ton, infrastruktur ini dinilai sangat memadai untuk memperkuat cadangan beras pemerintah daerah sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan maupun lonjakan kebutuhan distribusi sewaktu-waktu.

Kemandirian infrastruktur penyimpanan di dalam daerah dinilai sangat mendesak mengingat pola distribusi pangan Kutim saat ini masih mengandalkan penyimpanan di luar daerah. Setiap kali membutuhkan penyaluran beras, Pemkab Kutim harus mengajukan permohonan pengiriman terlebih dahulu dari gudang Bulog di Samarinda. Kendati demikian, Noviari memastikan bahwa kuota cadangan beras Bulog untuk mencukupi kebutuhan warga Kutim saat ini berada dalam status aman dan terkendali.

Adapun kesiapan lahan di Kutim ini merupakan bagian dari agenda Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyediaan Infrastruktur Pascapanen (IPP) dalam rangka Penguatan Logistik Nasional yang digelar secara hibrida oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI pada Rabu (11/11/2026). Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan, Ridky Irfan Wirautama, tersebut, setiap pemerintah daerah diminta memaparkan progres kesiapan lahan masing-masing.

Forum lintas sektoral ini turut melibatkan jajaran Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Badan Pengaturan BUMN, hingga Perum Bulog. Melalui percepatan penyelesaian administrasi lahan di tingkat daerah, diharapkan fondasi ketahanan pangan Kabupaten Kutai Timur ke depan semakin mandiri, efisien, dan tangguh menghadapi gejolak pasokan.(Adv)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *