Kawal Program Rp250 Juta Per RT, Habibi Desak Pelaksana Teknis Prioritaskan Air Bersih dan Mitigasi Karhutla

SANGATTA – Pelaksanaan program bantuan anggaran Rp250 juta per Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didesak untuk memprioritaskan penanganan krisis air bersih, pengairan lahan pertanian, serta mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketua Pemuda Kutim Hebat, Habibi, menegaskan bahwa keberhasilan realisasi janji politik Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi tersebut diukur dari tuntasnya persoalan mendasar warga di lapangan, bukan sekadar tingginya angka serapan anggaran.

Habibi menjelaskan bahwa turunnya anggaran melalui Program Kutim Hebat ini merupakan langkah awal yang harus segera diterjemahkan oleh jajaran pelaksana teknis menjadi manfaat nyata bagi penduduk. Mengingat janji kampanye kepala daerah telah ditepati, fokus utama saat ini beralih pada ketepatan eksekusi program agar selaras dengan regulasi dan kebutuhan riil masyarakat.

“Jangan sampai program besar ini hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Kita harus melihat apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ada warga yang membutuhkan air bersih, ada petani yang membutuhkan air untuk lahan pertaniannya, dan ada wilayah yang membutuhkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla,” tegas Habibi.

Ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino menjadikan ketersediaan air sebagai isu paling krusial yang disoroti oleh Habibi. Menurutnya, pembangunan fisik di tingkat lingkungan akan kehilangan makna apabila urusan akses air bersih untuk kebutuhan harian rumah tangga masih terabaikan. Di sisi lain, pasokan air yang memadai juga sangat menentukan kelangsungan hidup tanaman serta roda ekonomi para petani.

Guna mengatasi masalah tersebut, ia menyarankan agar identifikasi masalah pengairan dilakukan secara cermat sebelum menentukan jenis proyek fisik. Berbagai opsi infrastruktur yang dapat dieksekusi sesuai kewenangan dan aturan meliputi pembuatan maupun rehabilitasi sumur, fasilitas penampungan, jaringan distribusi air bersih ke permukiman, hingga sarana penunjang irigasi sawah dan kebun.

Selain urusan air, tingginya risiko cuaca kering menuntut setiap RT—khususnya yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, perkebunan, dan area pertanian—untuk memasukkan agenda kesiapsiagaan karhutla ke dalam perencanaan anggaran. Habibi menilai bahwa ketangguhan warga harus diperkuat melalui edukasi pencegahan, penyediaan alat penanganan dini yang sesuai ketentuan, serta ketersediaan cadangan air pemadam. Koordinasi lintas elemen antara pengurus RT, kelompok tani, relawan, dan warga juga wajib diperjelas, termasuk dalam hal pemetaan titik rawan serta mekanisme pelaporan darurat.

Perbedaan karakteristik masalah di setiap lingkungan menuntut penyusunan rencana anggaran yang tidak seragam antar-RT. Oleh sebab itu, Habibi mengingatkan pentingnya menjadikan musyawarah warga dan pemetaan lapangan secara langsung sebagai pijakan utama dalam memilah skala prioritas pembangunan yang paling mendesak.

Agar seluruh proses tersebut berjalan lancar tanpa menyalahi aturan, pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait diminta aktif mendampingi para ketua RT. Pendampingan intensif ini dinilai krusial, mulai dari tahap perumusan rencana kerja, pemahaman regulasi pemanfaatan dana, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban administrasi.

Menutup pernyataannya, Habibi memastikan bahwa organisasi Pemuda Kutim Hebat berkomitmen penuh mendukung arah pembangunan daerah yang pro-rakyat. Pihaknya siap mengawal jalannya program Rp250 juta per RT tersebut sekaligus menjadi jembatan aspirasi masyarakat agar dana yang dikucurkan benar-benar menuntaskan masalah yang telah disepakati bersama.(Adv)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *