Kutai Timur Sahkan Perda Pencegahan Kebakaran di Tengah Ancaman Karhutla
SANGATTA, ETENSI.COM– Pemerintah Daerah dan DPRD Kutai Timur meresmikan Peraturan Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, menjawab kebutuhan mendesak penanganan risiko kebakaran di wilayah rawan karhutla.
Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kutai Timur pada Senin (11/11/2024) menghasilkan tonggak sejarah dengan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Penyelamatan. Sekretaris Daerah Kutai Timur, Rizali Hadi, hadir mewakili Pjs Bupati dalam sidang bersejarah tersebut.
“Perda ini merupakan manifestasi komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran,” tegas Rizali dalam sambutannya. Apresiasi khusus diberikan kepada Panitia Khusus (Pansus) yang telah bekerja keras menyempurnakan regulasi strategis ini.
Mengingat karakteristik Kutai Timur yang sangat rentan kebakaran, terutama pada musim kemarau, Perda ini memiliki signifikansi sebagai instrumen hukum pencegahan dan penanggulangan. Fokus utama regulasi terletak pada aspek preventif dan responsif dalam menghadapi ancaman kebakaran.
Proses penyusunan Perda telah melalui tahapan harmonisasi komprehensif dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Hukum dan HAM. “Proses penyusunan yang melibatkan berbagai stakeholder mencerminkan semangat demokrasi dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas,” papar Rizali.
Yan Apuy, anggota DPRD Kutim dari Komisi D, turut memberikan apresiasi. Dewan asal Rantau Panjang ini berharap pasca finalisasi, Perda segera dapat diberlakukan dengan didukung pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk pelaksanaan.
Dengan disahkannya Perda ini, Kutai Timur kini memiliki instrumen hukum kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran. Implementasinya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Masyarakat Kutai Timur diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.(Pant/ADV-DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
