DPRD Kutai Timur Desak Perbaikan Distribusi Pupuk dan Infrastruktur Pertania

SANGATTA, ETENSI.COM – Sektor perkebunan di Kutai Timur menghadapi tantangan kompleks terkait distribusi pupuk dan pengembangan infrastruktur pertanian. Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Joni, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi yang dialami para petani, khususnya petani kelapa sawit.

“Sistem distribusi pupuk saat ini belum optimal. Petani kelapa sawit kesulitan mengakses pupuk bersubsidi, sementara harga pupuk nonsubsidi sangat memberatkan,” terang Joni dalam wawancara dengan wartawan.

Regulasi ketat pemberian pupuk bersubsidi menjadi permasalahan utama. Saat ini, tanaman pangan seperti padi dan sayuran masih dapat memperoleh pupuk bersubsidi, namun perkebunan jangka panjang seperti kelapa sawit dikecualikan dari fasilitas tersebut.

Pemkab Kutim Membangun Birokrasi yang Kompeten dengan Sistem Manajemen Talenta dan Corpu

1 hari

Kompleksitas masalah bertambah dengan sistem pemberian bantuan yang sangat terbatas. Anggaran bantuan pupuk hanya tersedia sekali dalam setahun melalui APBD, dan tidak dapat diberikan berturut-turut kepada kelompok tani yang sama.

Infrastruktur pertanian juga memerlukan perhatian serius. Meskipun terdapat kemajuan dalam pembangunan jalan kebun dan penyediaan alat pasca-panen, distribusinya belum merata. Wilayah Daerah Pemilihan 2 yang mencakup area perkebunan sawit dan pesisir masih sangat membutuhkan pengembangan.

DPRD Kutai Timur secara aktif mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi pupuk. Mereka menekankan pentingnya prioritas pembangunan infrastruktur pertanian guna meningkatkan daya saing sektor perkebunan di daerah tersebut.

Dorong Pembangunan Ekonomi Pesisir, Pasar Baru Sangkulirang Jadi Titik Bangkit Kawasan Maritim Kutim

1 hari

“Kami berkomitmen mengawal kepentingan petani dan memastikan mereka mendapatkan dukungan maksimal,” tegasnya.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Dinas Pertanian, hingga kelompok tani setempat.(Pant/Adv-DPRD)